MASYARAKAT MADANI: AKTUALISASI
PROFESIONALISME COMMUNITY WORKERS DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN

DR. EDI
SUHARTO MSC

PENGANTAR

Ketika
mahasiswa memberikan judul orasi ilmiah: “Aktualisasi Profesionalisme Community
Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Berkeadilan”.

Ada

dua kata yang langsung masuk ke pusat
kesadaran saya: yakni mengenai kata community workers dan kedua mengenai kata
masyarakat madani yang berkeadilan. Mengapa istilah community workers tidak
dicarikan padanannya dalam bahasa

Indonesia

? Mengapa istilah
masyarakat madani harus disertai dengan kata “yang berkeadilan”? 

Saya
mencoba memahami. Soal community workers, saya yakin, mahasiswa bukannya tidak
mengetahui terjemahan community workers yang secara harafiah bisa
di-Indonesiakan menjadi para pekerja (sosial) masyarakat. Namun saya juga tahu
bahwa istilah pekerja sosial masyarakat telah mengalami erosi dan degradasi
makna. Saya yakin mahasiswa keberatan dengan istilah itu karena pekerja sosial
masyarakat bisa menunjuk pada para pekerja sosial volunteer sebagai
kontraposisi dari pekerja sosial profesional.

Lantas
bagaimana soal masyarakat madani yang berkeadilan? Apakah jika istilah
“masyarakat madani” tanpa tambahan kata sifat “yang berkeadilan” memiliki arti
yang berbeda atau setidaknya tidak sesuai dengan arti “masyarakat madani” yang
sejati? Untuk soal ini saya mencoba menerka-nerka. Mungkin mahasiswa tahu bahwa
ternyata makna masyarakat madani bisa merosot menjadi sebuah makna masyarakat
lain yang tidak sejalan dengan visi dan misi civil society. Atau mungkin
mahasiswa ingin menunjukkan sebuah makna baru dari istilah masyarakat madani?

Yang ingin
saya tunjukkan dari paparan di atas adalah bahwa memang masih banyak
tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pekerja sosial, khususnya community
workers, dalam mengaktualisasikan jati dirinya. Apalagi tantangan-tantangan
dalam kaitannya dengan tujuan profesionalismenya, yakni mewujudkan masyarakat
madani. Tantangan-tantangan tersebut masih belum beranjak dari persoalan
epistemologi. Dengan sedikit modifikasi pada judulnya, sebagian besar dari
makalah ini ingin mencoba menyingkap tirai itu. Kemudian akan mencoba
mengusulkan sebuah pandangan baru, yang oleh Anthony Gidden disebut sebagai
“Jalan Ketiga”.

DUA PARADIGMA

Untuk
memahami akar pengertian masyarakat madani ada baiknya, kita tengok secara
sepintas dua paradigma besar yang menjadi dasar perdebatan mengenai masyarakat
madani, yaitu Demokrasi Sosial Klasik dan Neoliberalisme (lihat Giddens, 2000:
8-17).

1.
Demokrasi Sosial Klasik.

Demokrasi
Sosial Klasik atau Demokrasi Sosial Gaya Lama memandang pasar bebas sebagai
sesuatu yang menghasilkan banyak dampak negatif. Faham ini percaya bahwa semua
ini dapat diatasi lewat intervensi negara terhadap pasar. Negara memiliki
kewajiban untuk menyediakan segala yang tidak bisa diberikan oleh pasar.
Intervensi pemerintah dalam perekonomian dan sektor-sektor kemasyarakatan
adalah mutlak diperlukan. Kekuatan publik dalam masyarakat demokratis adalah
representasi dari kehendak kolektif. Secara ringkas, Giddens (2000:8)
memberikan ciri-ciri Demokrasi Sosial Klasik:

• Keterlibatan negara yang cukup
       luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
• Negara mendominasi masyarakat
       madani
• Kolektivisme.
• Manajemen permintaan Keynesian
       dan korporatisme.
• Peran pasar yang dibatasi:
       ekonomi sosial atau campuran.
• Pemberdayaan sumber daya
       manusia secara maksimal.
• Egalitarianisme yang kuat.
• Negara kesejahteraan (welfare
       state) yang komprehensif: melindungi warga negara “sejak lahir sampai
       mati”.
• Modernisasi linear.
• Kesadaran ekologis yang rendah.
• Internasionalisme.
• Termasuk dalam dunia dwikutub
       (bipolar).

2.
Neoliberalisme

Neoliberalisme
dikenal juga dengan Thatcherisme (Margaret Thatcher adalah mantan PM Inggris
yang sangat setia mengikuti faham neoliberalisme semasa berkuasa). Apabila
Demokrasi Sosial Klasik cenderung pro pemerintah, maka ciri utama
Neoliberalisme adalah memusuhi pemerintah. Edmund Burke, pelopor konsevatisme
di Inggris, menyatakan dengan jelas ketidaksukaannya kepada negara. Jika
perluasan perannya terlalu jauh dapat mematikan kebebasan dan kemandirian.
Pemerintahan Reagan dan Thatcher mendasarkan diri pada gagasan ini dan menganut
skeptisisme liberal klasik mengenai peran negara. Intinya peran negara tidak
dibenarkan secara ekonomis dan harus digantikan oleh superior pasar. Menuut
Giddens (2000:9):Ciri-ciri Neoliberalisme adalah: 

• Pemerintah minimal.
• Msyarakat madani yang otonom
• Fundamentalisme pasar.
• Otoritarianisme moral dan
       individualisme ekonomi yang kuat.
• Kemudahan pasar tenaga kerja.
• Penerimaan ketidaksamaan.
• Nasionalisme tradisional.
• Negara kesejahteraan sebagai
       jaring pengaman
• Modernisasi linear.
• Kesadaran ekologis yang rendah.
• Teori realis tentang tatanan
       internasional.
• Termasuk dalam dunia dwikutub.

MASYARAKAT
MADANI

Masyarakat
madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering
diartikan dengan makna yang beda-beda. Bila merujuk kepada

Bahasa Inggris

,

ia

berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari
masyarakat militer. Menurut Blakeley dan Suggate (1997), masyarakat madani
sering digunakan untuk menjelaskan “the sphere of voluntary activity which
takes place outside of government and the market.” Merujuk pada Bahmueller
(1997), ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya:

1.    
Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam
masyarakat  melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2.    
Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam
masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

3.    
Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan
program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

4.    
Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan
organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap
keputusan-keputusan pemerintah.

5.    
Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim
totaliter.

6.      Meluasnya
kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu
mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

7.      Adanya
pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai
ragam perspektif.

Dari
beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah
sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan
kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya;
dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas
warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun
demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa
udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang
dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus.
Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan
sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi
untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance
(pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan
democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil
security; civil responsibility dan civil resilience). Apabila diurai, dua
kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani sbb:

1. Terpenuhinya kebutuhan
dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.

2.  Berkembangnya modal
manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi
terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya
kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. 

3.   Tidak adanya diskriminasi
dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain  terbukanya akses
terhadap berbagai pelayanan sosial.

4. Adanya hak, kemampuan dan
kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga  swadayauntuk terlibat
dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan  kebijakan
publik dapat dikembangkan.

5.   Adanya kohesifitas antar
kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling  menghargai
perbedaan antar budaya dan kepercayaan.

6.   Terselenggaranya
sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi,  hukum, dan
sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

7. Adanya jaminan,
kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan  yang
memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur,
terbuka dan terpercaya.

Tanpa prasyarat
tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat
madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak
ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak
azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai
dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992).
Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi
sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa:

1.  Sentralisme versus
lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang
sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke
dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa
memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial. 

2.  Pluralisme versus rasisme.
Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya,
yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan
permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme
budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari
penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah
kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi
manusia.” 

    
Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu
kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi
legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya
lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan:
individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi
ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi,
diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan
hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras
dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan
larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.

3.  Elitisme dan communalisme.
Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas
sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok
orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan
potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai
kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

Sementara
itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap
kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus
diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.

AGENDA
JALAN KETIGA

Bagaimana
mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan. Agenda Jalan Ketiga dapat
dijadikan pedoman oleh para community workers dalam menjalankan tugas-tugas
profesionalnya di masyarakat. Dalam garis besar agenda itu mencakup dua hal,
yaitu: Politik Jalan Ketiga dan Program Jalan Ketiga (Giddens, 2000: 76-80):

Politik
Jalan Ketiga:

• Persamaan
• Perlindungan atas mereka yang
       lemah.
• Kebebasan sebagai otonomi.
• Tak ada hak tanpa
       tanggungjawab.
• Tak ada otoritas tanpa
       demokrasi.
• Pluralisme kosmopolitan.
• Konservatisme filosofis.
• Program Jalan Ketiga:
• Negara demokratis baru (negara
       tanpa musuh).
• Masyarakat madani yang aktif.
• Keluarga demokratis.
• Ekonomi campuran baru.
• Kesamaan sebagai inklusi.
• Kesejahteraan positif.
• Negara berinvestasi sosial
       (social investemnt state).
• Bangsa kosmopolitan.
• Demokrasi kosmopolitan
• Startegi untuk menjalankan
       Agenda Jalan Ketiga meliputi empat hal (lihat Blakeley dan Suggate, 1997):
      

1. Membangun masyarakat dalam
membantu pencapaian tujuan-tujuan pemerintah. Peningkatan investasi-investasi
sosial dan pendistribusian pelayanan-pelayanan sosial dasar yang lebih luas dan
adil.

2. Membantu masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Strategi ini meliputi desentralisasi pembuatan
keputusan dan peningkatan program-program pengembangan masyarakat yang dapat
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merealisasikan
kepentingan-kepentingannya. 

3. Peningkatan masyarakat dan
perlindungan hak azasi manusia, kebebasan berorganisasi dan menyatakan
pendapat, penetapan struktur-struktur hukum bagi lembaga-lembaga swadaya
masyarakat.

4. Peningkatan partisipasi
masyarakat. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat
agar dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan dan praktek-praktek
pemerintahan yang menjamin konsultasi dan pengakuan hakiki terhadap
fungsi-fungsi organisasi-organisasi lokal.

Sejatinya,
agenda utama bagi para community workers dalam mewujudkan masyarakat yang
berkeadilan adalah mengetahui visi dan makna yang sesungguhnya dari community
workers dan masyarakat madani. Seperti kata adagium: visi tanpa aksi adalah
mimpi, sedangkan aksi tanpa visi adalah kegiatan sehar-hari.

Kemerdekaan Prosedural

Oleh: A. Bakir Ihsan (16/08/2007)

Dalam konteks politik, istilah "prosedural"
sering dikaitkan dengan demokrasi yang mengacu pada capaian teknis berupa
suksesi dan perebutan kursi semata. Sementara itu, rakyat (demos) hanya
berperan sebatas penggembira yang dimobilisasi dalam sebuah kontestasi. Kalau
merujuk pada konsep tersebut, kemerdekaan negara ini mengalami hal yang sama.
Kemerdekaan yang kita capai masih bersifat prosedural, karena sebatas
hengkangnya kaum kolonial dari Bumi Pertiwi dan tampilnya bumiputra sebagai
penguasa. Layaknya demokrasi, kemerdekaan juga ditandai oleh pesta yang
melibatkan warga dan diadakan secara berkala dengan beragam harapan tanpa
kepastian.

Ketika Anthony Gidden mendorong perlunya demokratisasi atas demokrasi
(democratizing democracy) yang cenderung semu, kemerdekaan memerlukan hal yang
sama: memerdekakan kemerdekaan, yaitu upaya membebaskan kemerdekaan dari
belenggu prosedural sehingga warga bisa menemukan jati dirinya sebagai warga
bangsa, bukan sekadar warga negara.

Kalau merujuk pada konsepsi negara bangsa (nation-state), kemerdekaan masih
berhenti pada level negara yang berdaulat. Struktur dan institusi negara
didirikan untuk mempertahankan eksistensinya. Bahkan ia beroperasi dengan peran
dan sumbangsih yang besar dalam percaturan relasi antarnegara. Sejak merdeka,

Indonesia

berperan aktif dalam percaturan internasional, seperti Gerakan Nonblok dan
Organisasi Konferensi Islam (OKI), termasuk keterlibatannya dalam pasukan
perdamaian di Timur Tengah. Ini menjadi bukti bahwa secara struktural
(kelembagaan), negara ini mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya.

Namun, bagaimana dengan bangsa (nation) yang dikandungnya? Semerbak eksistensi
negeri ini belum mampu dinikmati oleh warganya. Paling tidak hal tersebut
terekam dari persepsi hambar warga atas institusi (partai) politik, pelayanan
publik yang masih jauh panggang dari api, dan relasi antarwarga yang belum
mencerminkan penghargaan pada pluralitas.

Budaya mematuhi

Menurut John Stuart Mill, masyarakat liar yang merdeka baru akan mampu
menciptakan kemajuan peradabannya ketika ia belajar untuk patuh. Dengan kata
lain, tingkat kepatuhan menjadi indikator tingkat keadaban sebuah bangsa.
Sebagian dari kita mungkin merasa risi dengan term "patuh", karena ia
identik dengan dominasi dan hegemoni. Padahal, dalam konteks negara bangsa,
kepatuhan menjadi keharusan seluruh elemen masyarakat, dari elite sampai
rakyat. Kontrak sosial yang menjadi basis bangunan sebuah negara mensyaratkan
adanya kepatuhan agar roda negara bisa terus bergerak.

Para

pendiri republik ini membangun landasan
negara untuk dipatuhi demi kohesi, bukan hegemoni. Ia menjadi panduan perilaku
yang mengikat negara dan warganya. Namun, sejarah republik ini menorehkan
catatan yang kurang harmonis, bahkan dikotomis dan distingtif antara penguasa
(negara) dan rakyat. Politik kekuasaan menampilkan dirinya secara
paternalistik, serba mencakup, dan menjadi pusat segalanya. Negara
mengendalikan seluruh sumber daya sehingga menciptakan ketergantungan rakyat
pada negara. Akibatnya, warga selalu berharap belas kasih (keterlibatan) negara
sekaligus mempersempit ruang kemandirian warga. Dalam kondisi demikian, negara
semakin memiliki peluang mengendalikan rakyat. Padahal, dalam konteks civil society,
warga menjadi pilar yang menentukan arah perjalanan negara, bukan sebaliknya.
Ketergantungan dan distingsi antara warga dan negara tersebut merupakan bentuk
lain keterbelengguan.

Pelembagaan konstitusi

Keberhasilan negara merekonstruksi dirinya melalui revisi konstitusi seharusnya
diikuti pelembagaan (ketaatan) konstitusi itu sendiri. Namun, semua itu masih
mimpi. Karena itu, pencapaian agenda pada era reformasi ini tak jauh berbeda
dengan pencapaian awal kemerdekaan, yaitu pergulatan membangun konstitusi.
Sementara itu, penguatan nilai-nilai konstitusi berjalan lambat dan cenderung
involutif. Akibatnya, kegaduhan politik terus mengalir dari dulu sampai
sekarang.

Kita bisa menyaksikan karut-marut relasi antarlembaga negara yang sering
berujung pada kegaduhan politik yang tak produktif. Walaupun konstitusi sudah
mengatur tata interaksi dan pola relasi antarinstitusi, tarik-menarik
kepentingan elitis di antara lembaga-lembaga negara tak pernah mati. Percaloan
di Dewan Perwakilan Rakyat, mafia peradilan, dan sepak terjang Mahkamah Agung
dengan segala kontroversinya menjadi catatan lemahnya budaya mematuhi. Begitu
juga DPR dan Dewan Perwakilan Daerah yang berebut kuasa, walau dalam konstitusi
mereka memiliki posisi yang sama.

Belum lagi orientasi kekuasaan kaum politikus yang lebih mengedepankan
kepentingan kelompok daripada warga. Semua ini akibat pengabaian terhadap
konstitusi sebagai landasan dasar interaksi. Konsekuensinya, tatanan kenegaraan
menjadi amburadul dan bergerak menurut tafsirnya masing-masing. Karena itu,
diperlukan proses pelembagaan konstitusi dalam kesadaran diri anak bangsa.

Proses pelembagaan ini tidak sekadar melalui sosialisasi konstitusi hasil
amendemen, seperti yang dilakukan Majelis Permusyawaratan RI saat ini, tapi
melalui keteladanan sikap para elite dalam menjunjung tinggi sistem kenegaraan
yang telah disepakati bersama. Walaupun secara konstitusi semua lembaga negara
memiliki kedudukan yang sama, dalam sistem presidensial, eksistensi kepala
negara (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) menjadi penting untuk menegakkan
kembali kepatuhan seluruh komponen masyarakat terhadap aturan main yang ada.
Dan fungsi ini akan maksimal apabila masing-masing lembaga negara bekerja
sesuai dengan aturan dan berkhidmat untuk rakyat.

Tentu ini bukan agenda mudah, karena pada kenyataannya para pejabat negara
masih banyak yang abai, bahkan belum mengetahui amendemen konstitusi, apalagi
menjalankannya. Inilah ironi kemerdekaan di usianya yang ke-62, yang baru
sebatas bongkar-pasang prosedur-prosedur oleh para elite tanpa bekas dalam
sikap dan perilaku mereka. Inilah kemerdekaan prosedural yang dapat mengancam
kohesivitas kebangsaan yang multikultural. Karena itu, melewati setengah abad
usia kemerdekaan dan di tengah demokrasi yang merekah, orientasi penyadaran
diri perlu dilakukan agar kemerdekaan bermakna bagi proses "menjadi
bangsa".